Welcome to Kadertangguh Posyandu di Wilayah Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang - Sumatera Barat.
Aplikasi DSS berbasis web yang mengadopsi Metode AHP dan TOPSIS beroperasi secara sistematis, dimulai dari input data kriteria dan alternatif yang relevan, kemudian bobot kriteria berdasarkan AHP dan dinormalisasi dan dipangkatkan untuk setiap alternatif. Selanjutnya, TOPSIS proses perankingan alternatif untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang paling optimal, memberikan panduan jelas dan terukur bagi pengguna.
Apa itu Alternatif?
Alternatif adalah pilihan-pilihan atau opsi yang akan dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap alternatif mewakili solusi atau kandidat yang bisa dipilih. Tujuan utama SPK adalah menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Apa itu Kriteria?
Kriteria adalah ukuran atau aspek yang digunakan untuk menilai setiap alternatif dalam SPK. Kriteria bisa bersifat kuantitatif (misalnya harga, waktu, volume) maupun kualitatif (misalnya reputasi, kenyamanan). Setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
Apa itu Skala?
Skala penilaian adalah sistem atau standar yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai suatu alternatif terhadap tiap kriteria. Skala ini bisa berbentuk angka (misalnya 1–5 atau 1–10) atau simbolik (rendah, sedang, tinggi). Tujuannya adalah menyamakan persepsi dalam proses evaluasi alternatif.
Apa itu Hybrid AHP dan TOPSIS?
Hybrid AHP–TOPSIS adalah metode keputusan yang menggabungkan AHP untuk menentukan bobot kriteria dan TOPSIS untuk merangking alternatif berdasarkan bobot tersebut, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terukur.
“Analisis dan Perancangan Decision Support System untuk Penentuan Kader Terbaik Menggunakan Metode AHP dan TOPSIS” menggambarkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan (SPK) guna membantu Puskesmas Lubuk Kilangan dalam menentukan kader terbaik. Sistem ini memanfaatkan data kriteria kader, seperti kemampuan, pengalaman, dan kontribusi, untuk mengkategorikan kader dan menyesuaikan kader sesuai kemampuan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan Puskesmas dapat menerapkan kebijakan kader yang lebih transparan, berkeadilan sosial, serta mendukung efisiensi pengelolaan kader.
